Desakita21 - Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Komisi V DPR RI, menghadiri pembukaan pelatihan desa online di Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan yang dijalankan, yakni Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Klus Kualin dan Budi Daya Ternak Kecil di Desa Oni.
Pelatihan tersebut langsung dihadiri Kepala Balilatfo, H.M. Nurdin bersama Ketua Komisi V DPR, Fary Francis pada 8 Agustus 2016 lalu. Pelatihan dilaksanakan oleh Balai Latihan Masyarakat (Balatmas) Denpasar yang bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan dan Produktivitas Transmigrasi (UPT-PPT) Provinsi NTT, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan serta PT. Indo Agro.
Selain Provinsi NTT wilayah kerja dari Balai Latihan Masyakata Denpasar yaitu Provinsi Bali dan NTB. Masing –masing jumlah peserta pelatihan tersebut yaitu 30 orang dan pesertanya berasal dari masing-masing daerah tersebut.
Pada kesempatan itu juga selain Ketua Komisi V DPR RI dan Kepala Balilatfo, pembukaan tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas) Jakarta, Kepala Disnakertrans Provinsi NTT, Kepala Balatmas Denpasar, Kepala UPT-PPT Provinsi NTT, Anggota DPRD Kabupaten TTS, Dinas-Dinas Teknis Provinsi NTT serta puluhan undangan lainnya.
Dalam acara pembukaan tersebut, Kepala Balilatfo menyampaikan, pelatihan yang dilakukan agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan , sikap dan perubahan perilaku dari masyarakat. "Sebaiknya pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Masyarakat lebih banyak dilapangan sehingga keterampilan peserta nyata terlihat dan dapat ditularkan kepada warga lainnya," ujar H.M. Nurdin.
"Selain itu Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat merupakan prioritas kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan bersifat praktis sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Kabalilatfo, Nurdin.
Dalam arahan tersebut juga disinggung tentang penggunaan dana desa. Kepala Balilatfo mengatakan, Permen Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan Permen Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 yaitu dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Dana desa berkisar antara 600-800 juta untuk tahun 2016 harus dilakukan secara swakelola oleh desa tersebut dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Di Kabupaten TTS terdapat 226 desa dan sudah terserap 89% untuk tahap pertama, sehingga kurang lebih ada 28 desa yang belum menyerap dana desa untuk tahap pertama tersebut," ujarnya.
Dalam pembukaan tersebut juga ada sesi tanya jawab yang menekankan kepada pendampingan masyarakat desa serta pemasaran hasil produksi desa. Untuk pendampingan desa, Nurdin mengatakan, sekarang ini terdapat kurang lebih ada 40.000 pendamping desa. Sedangkan jumlah desa sekarang ini lebih dari 74.000 desa, sehingga masih ada desa yang belum tersentuh pendamping desa.
"Oleh karena itu disarankan adanya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam merekrut mahasiswa yang baru selesai untuk menjadi pendamping desa sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Untuk pemasaran hasil produksi desa akan dapat lebih mudah jika terbentuk BUMDes di setiap desa. Balilatfo sudah memprogramkan adanya pelatihan BUMDes di desa-desa yang akan dilaksanakan oleh 6 balai latihan masyarakat," ujar H.M. Nurdin.
Perlu diketahui, dalam pembukaan tersebut juga memberikan bantuan pasca pelatihan berupa tanaman jeruk ± 100 bibit (pelatihan budidaya tanaman hortikultura) dan 12 ekor kambing (pelatihan budidaya ternak kecil). Bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Ketua Komisi V DPR serta Kepala Balilatfo. Acara pembukaan ditutup dengan penanaman bibit jeruk oleh Ketua Komisi V DPR, Kepala Balilatfo, Kepala Puslatmas, Kepala Balatmas Denpasar, Kepala Disnakertrans Provinsi NTT serta Kepala UPT-PPT Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Anto Pribadi/Balilatfo/Rusman)
(kemendesa.go.id )
0 comments